DJP Bakal Selidiki Orang Tenar RI Masuk Daftar Paradise Papers

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akan bergerak menganalisis dokumen surga atau yang lebih dikenal dengan Paradise Papers yang mencatut nama orang superkaya di Indonesia. Tentunya dengan langkah sesuai prosedur mulai dari pencocokan data.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi, mengakui juga akan bekerja seperti umum membuat data atau laporan yang di terima dari beragam sumber, termasuk juga dari Paradise Papers. Hal semacam ini sama juga dengan apa yang dikerjakan waktu Panama Papers serta data transfer uang lewat Standar Chartered menyodok.

” Bila menyangkut pajak tentu sesuai sama ketetapan saya saksikan dahulu. Tentu kami lakukan, seperti Panama Papers, tapi haslnya tidak dapat diumumkan ke umum, ” tutur dia selesai Rapat Pimpinan (Rapim) di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Paradise Papers adalah 13, 4 juta dokumen yang diisi catatan kekayaan tersembunyi beberapa elite dunia, termasuk juga Indonesia, untuk hindari pajak. Terlebih dulu, menyebar juga data Panama Papers yang menyeret beberapa nama miliarder global ataupun nasional.

Dengan masa pertukaran data dengan automatis untuk kebutuhan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) per September 2018, Ditjen Pajak ke depan bisa segera memohon data atau info dari Harus Pajak Indonesia diluar negeri by request atau keinginan.

” Bila telah ada AEoI, kami dapat request kok, ” tegas Ken.

Disamping itu, Direktur Potensi, Kepatuhan, serta Penerimaan Pajak Ditjen Pajak, Yon Arsal, menyebutkan, semua data atau info yang didapat baik dari Paradise Papers, Panama Papers, serta sumber yang lain juga akan diliat Ditjen Pajak untuk dilakukan tindakan.

” Sesuai sama SOP bukan sekedar bicara Panama serta Paradise Papers, bila terima data, kami juga akan sandingkan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pendapatan (PPh) Harus Pajak, ” dia menerangkan.

Jika ada ketidaksamaan data yang didapat dengan SPT, tutur Yon, pihaknya juga akan memberi imbauan pada Harus Pajak hingga ke step klarifikasi. tahap selanjutnya, dia menerangkan, bila harus pajak tidak menyikapi imbauan serta tidak mengklarifkasi, jadi juga akan dikerjakan kontrol.

Baca Juga: Cara mencetak dokumen

” Bila harus pajak ingin klarifikasi serta bayar, case closed. Tapi bila tidak, ya diusulkan kontrol serta ujungnya Surat Ketentuan Pajak (SKP), ” katanya.

” Bila dia datanya valid, tapi tidak ingin bayar SKP, jadi jadi tunggakan pajak serta juga akan ada surat teguran, surat paksa, gijzeling (penyanderaan). Jadi perlakuannya sama atas semuanya data, ” tutur Yon.